Akibat Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Mdn)

Abstract

ABSTRAK
Peralihan hak atas tanah di Indonesia, yang diatur dalam UUPA No. 5/1960, PP No. 24/1997, dan PP No. 37/1998, sering menimbulkan sengketa seperti dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Mdn yang membahas peralihan ganda atas satu objek tanah. Penelitian yuridis normatif berbasis studi kepustakaan ini menunjukkan bahwa peralihan hak atas tanah yang sah harus melalui tahapan pembuatan akta otentik di hadapan PPAT hingga pencatatan di Kantor Pertanahan, sedangkan peralihan melawan hukum akan dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dalam putusan tersebut yang menetapkan bahwa peralihan yang sah adalah yang dilakukan pertama kali dengan prosedur benar, sementara peralihan kedua dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kewajiban penyerahan objek sengketa kepada pemilik sah dengan ancaman dwangsom bila lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Peralihan Atas Tanah, Melawan Hukum.

ABSTRACK

The transfer of land rights in Indonesia, as regulated by UUPA No. 5/1960, PP No. 24/1997, and PP No. 37/1998, often gives rise to disputes, such as in the Medan District Court Decision No. 193/Pdt.G/2023/PN Mdn, which addresses the multiple transfer of a single land object. This normative legal research based on literature studies shows that a legitimate transfer of land rights must go through the stages of preparing an authentic deed before a Land Deed Official (PPAT) and then recording it at the Land Office. While an unlawful transfer will be declared invalid and not legally binding, as stated in the decision, which stipulates that a legitimate transfer is the first one carried out with proper procedures, while a second transfer is declared an unlawful act that results in the obligation to hand over the disputed object to the rightful owner with the threat of dwangsom if they fail to implement the legally binding decision.

Keywords: